Pembinaan langsung oleh Plt. Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan se-Wilayah PTA Palu
Palu – Selasa, 30 Maret 2021 pukul 13.30 WITA, PA Palu mengikuti kegiatan zoom meeting di media center yang diselenggarakan oleh PTA Palu dan diikuti oleh seluruh PA se-wilayah PTA Palu. Kegiatan zoom meeting ini dilaksanakan dalam rangka Pembinaan langsung oleh Plt. Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Drs. Agus Uji Hantara, M.E..
Kegiatan diawali dengan sambutan oleh KPTA Palu, Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H. Ia menyampaikan besar harapannya kepada Plt. Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan untuk memberikan arahan dalam mewujudkan WBK/WBBM kepada para satker. “Kami mohon, masing-masing tim dari satker dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa disampaikan dengan beliau. Kami berharap atas bimbingan dan arahan dari Bapak, kami dapat mewujudkan WBK maupun WBBM, Insya Allah.” ujarnya.
Sesi berikutnya, Plt. Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyampaikan bahwa ada pemahaman yang belum sama secara utuh terhadap substansi area 6 perubahan. “Hal itulah yang membuat saya ingin memaparkan beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi masukkan bagi lingkungan peradilan agama se-Sulawesi Tengah untuk dapat mewujudkan WBK/WBBM”, ujarnya. Ia menyampaikan hal yang membedakan WBK dan WBBM terletak pada tingkat kematangan implementasi, keberlanjutan perubahan, dan kualitas pelayanan maupun peningkatan kinerja.
Terdapat 9 catatan penting yang disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan terkait hasil evaluasi ZI, di antaranya: Belum terihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan; Belum terlihat adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, yaitu hanya mengejar nilai/penghargaan; Rendahnya keterlibatan pimpinan dalam Monev pelaksanaan ZI; Pemahaman dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen yang rendah; Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekadar public campaign dan belum pada pembangunan sistemik; Adanya inkonsistensi implementasi pelayanan public menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi lapangan; Pengelolaan terhadap media belum efektif; Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum menjawab isu strategis; serta Pelaksanaan survei kepuasan amsyarakat hanya bersifat formalitas.
Untuk dapat mewujudkan WBK maupun WBBM, Plt Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyampaikan beberapa rekomendasi, yaitu Dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan serta pegawai; Menyusun peta risiko setiap unit kerja; Berinovasi pelayanan yang sifatnya mendekatkan, mempercepat, dan mempermudah; Membangun dan mengimplementasikan sistem pelayanan terintegrasi, meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja; Memperbaiki strategi komunikasi; dan Melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala atas kualitas dan integritas pelayanan. (IT PA Palu)