BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (e-Court)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PERSYARATAN GUGATAN DAN PERMOHONAN
HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
LAYANAN INFORMASI BERPERKARA SECARA PRODEO
STATISTIK PERKARA
JADWAL SIDANG
DAFTAR PANGGILAN PERKARA GHAIB
DAFTAR PERKARA YANG SISA PANJAR BELUM DIKEMBALIKAN
INFORMASI PENERBITAN AKTA CERAI PA PALU
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
 |
 |
 |
Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Palu bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan. Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
TINDAK LANJUT PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA
TAHUN 2018
|
No. |
Tanggal |
Sumber |
Jenis Pengaduan |
Status Pengaduan |
|||
|
Diterima |
Tidak Layak Ditindaklanjuti |
Diperiksa |
Selesai |
||||
|
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
