Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Zoom Meeting Bimbingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Palu – 22 Februari 2021, Bertepatan pada hari Senin pukul 10.30 WITA di media center, Pengadilan Agama Palu mengikuti acara Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Dirjen Badilag MA). Hal ini tertuang dalam surat Nomor 485/DJA/HM.00/2/2021 yang dikeluarkan di Jakarta, 18 Februari 2021, perihal Bimbingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Kegiatan zoom meeting ini dilakukan mulai pukul 08.30 – 12.00 WIB, kemudian dilanjutkan Kembali pukul 13.00 – 16.30 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 445 partisipan yang masing-masing partisipan mewakili satu satuan kerja, dengan dihadiri oleh pimpinan, wakil pimpinan, dan seluruh koordinator pada 6 area pembangunan ZI (Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik). Zoom meeting tersebut juga dihadiri oleh narasumber dari Dirjen Badilag MA yaitu Bapak Muhammad Anis, SE., Ak dan Eka Sari Kurniawati sebagai auditor Badan Pengawasan (Bawas) MA-RI, dan Jukdi ST sebagai auditor muda Bawas.
Narasumber menyampaikan bahwa evaluasi ZI akan dilaksanakan mulai awal Maret dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Kriteria dalam penilaian ZI didasarkan pada Permenpan-RB No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yaitu batasan evaluasi yang ditentukan pada setiap area penilaian adalah sebesar 60%. Standar nilai yang ditentukan untuk WBK adalah 60, sedangkan WBBM adalah 75. Nilai tersebut berlaku untuk setiap area pembangunan ZI, yang berarti apabila terdapat satu area yang tidak memenuhi standar, satker tersebut tidak bisa diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI).
Ada beberapa hal yang menyebabkan TPI gagal mengevaluasi satker, mayoritas terjadi pada area III (Penataan Manajemen SDM), dan area VI (Peningkatan Kualitas Layanan Publik). Salah satu penyebabnya adalah tidak mutakhirnya dokumen yang diunggah ke website pmpzi. Dirjen Badilag MA RI menghimbau agar setiap satker dapat memperhatikan kemutakhiran dokumen yang diunggah.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait kebutuhan setiap satker. Diperlukan sebuah pemetaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing satker agar bisa menciptakan inovasi yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat memenuhi tujuan. Inovasi yang dikembangkan juga perlu diperhatikan, penyampaian informasi tidak hanya bertumpu pada website, akan tetapi dapat melalui media sosial sehingga presepsi masyarakat bisa berubah dan menjadi lebih baik.
Terdapat tips yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Anis, SE., Ak agar apat lolos ZI menuju WBK/WBBM, di antaranya adalah Komitmen pimpinan dan komitmen bersama; Peningkatan kinerja pelayanan; Menciptakan program/kegiatan/inovasi yang menyentuh masyarakat; Monitoring dan Evaluasi; Pastikan Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat; Memberikan Paparan Perkembangan dan Kemajuan ZI masing-masing area; Latihan Presentasi Masing-masing Area; Pastikan Inovasi yang dibuat dapat Beroperasi dan Bermanfaat; Pelayanan PTSP terus di monitor; Perbanyak Public Campaign; Lengkapi Fasilitas Penunjang; serta Berdoa semoga usaha dan kerja keras dimudahkan oleh Allah dan sukses.