Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Dirjen Badilag resmi membuka Rapat Koordinasi PTA Palu secara Virtual
Palu – Rabu, 17 Maret 2021 Pengadilan Tinggi Agama Palu (PTA Palu) dengan Pengadilan Agama (PA) se-Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) bertema “Mewujudkan Modernisasi Peradilan Yang Berbasis Teknologi Informasi”. Peserta rakor terdiri dari Ketua, Panitera, dan Sekretaris se-wilayah PTA Palu dengan materi Teknis Yustisial, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan, serta pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan narasumber hakim agung Kamar Agama, Dirjen Badilag, Ketua dan Wakil Ketua PTA Palu, serta Hakim Tinggi PTA Palu.
Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua PTA Palu, Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H, bahwa rakor ini sebagai sarana untuk menyosialisasikan hasil Rakor Badilag. Dalam laporannya kepada Dirjen Badilag, KPTA Palu dan KPA se-wilayah PTA Palu telah berkomitmen menjadikan tahun 2021 sebagai tahun kebangkitan. PTA Palu telah berusaha melakukan pendampingan ZI kepada PA di bawahnya dengan memanggil pimpinan PA untuk bertatap muka dan melaksanakan bimbingan terjadwal secara daring.
Dalam Rakor ini juga diagendakan Penandatanganan MoU dengan Kapolda Sulawesi Tengah terkait peningkatan pengendalian risiko, pengamanan persidangan, serta pengamanan Sita dan Eksekusi. Ia berharap kerjasama ini nantinya bisa diteruskan ke Polres-polres yang ada di daerah. Bersamaan dengan itu, PTA Palu juga menggandeng Radio Alkhairaat (RAL) Palu untuk menjadi media Sosialisasi Kewenangan PTA dan PA kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, KPTA Palu memohon kepada Dirjen Badilag untuk memberikan semangat dalam membangun ZI menuju WBK dan WBBM.
Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., membuka secara resmi Rakor PTA Palu dengan PA se-Sulawesi Tengah secara virtual dari ruang Badilag Command Center dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rakor tersebut. Menurutnya, rakor yang diadakan oleh PTA Palu beserta jajarannya merupakan representasi dari komitmen bersama dalam menetapkan program-program strategis yang dibutuhkan bagi kemajuan lembaga. Pada kesempatan tersebut, Dirjen memuji jajaran PTA Palu yang telah memiliki Information Technology (IT) yang terbaik dan pengelola IT yang pandai.
Mengawali pembinaan, Dirjen Badilag menyampaikan beberapa perkara yang ditangani oleh PA pada umumnya, masih banyak perkara dan kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun kemarin belum memihak para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Mereka adalah masyarakat menengah ke bawah. Dalam waktu dekat, Dirjen Badilag akan menggodok Perma tentang Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Oleh karena itu, beliau menekankan PA di wilayah hukum PTA Palu untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, memberikan informasi kepada masyarakat yang datang ke PA melalui sosialisasi.
Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dirjen Badilag dalam rakor. Pertama, Implementasi Perma No. 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan untuk dijadikan standar keamanan persidangan. Kedua, menjadikan Radio Alkhairaat sebagai media sosialisasi kepada masyarakat luas untuk memberikan informasi mengenai kewenangan PTA dan PA serta berperkara di PA sangat mudah, cepat dan biaya ringan. Ketiga, Dirjen Badilag menginstruksikan agar PTA dan PA juga bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang telah dilakukan oleh Dirjen Badilag dalam berkooperatif dengan Kementerian Agraria di Jawa Timur untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka mengamankan harta orang-orang tersebut. "Hal ini harus dicontoh oleh PTA Palu dan jajarannya", kata beliau.
Lebih lanjut, Dirjen Badilag menyampaikan bahwa Peradilan Agama adalah Birokrasi Berkelas Dunia sebagai role model atau inspirasi bagi yang lain. Oleh karena itu, Dirjen Badilag berpesan dan memberikan semangat untuk merebut predikat WBK dan WBBM, meningkatkan nilai SIPP, Laporan Triwulan, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan 11 Aplikasi Badilag untuk menjadikan Peradilan Agama yang berpredikat excellent berkelas dunia.
