Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
PENGADILAN AGAMA PALU MELAKUKAN PENCANANGAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WBK & WBBM
Palu- Pengadilan Agama Palu secara resmi melakukan kegiatan deklarasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (3/12/2018) bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Palu.
Penanda tanganan piagam pencanangan zona integritas tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Palu dan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Walikota Palu, Kapolres Palu, Komandan Kodim 1306, Kajari Palu, Ketua Pengadilan Negeri Palu, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Palu dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah.
Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini adalah sebagai salah satu langkah preventif, dalam upaya meningkatkan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta transparan, hal ini dibarengi dengan peningkatan layanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
Ketua Pengadilan Agama Palu (Drs. Khalis, MH) dalam sambutannya menyampaikan Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Palu uterus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan sepenuh hati bagi masyarakat pencari keadilan dengan system Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara Pengadilan Agama Palu telah menggunakan sisten informasi penelusuran perkara (SIPP), aplikasi e-court khusus bagi advokad, pendaftaran perkara secara elektronik (e-filling), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment) dan panggilan siding secara elektronik (e-summons). Disamping itu Pengadilan Agama Palu juga mengembangkan system informasi seperti aplikasi meja informasi dan pengaduan (e-darlin), aplikasi Arsip, aplikasi pengawasan data SIPP, aplikasi APM dan apliaksi Persuratan. Diakhir sambuatannya khalis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Walikota Palu, KPTA Palu dan jajaran FORKOMPINDA yang telah berkenan hadir serta memberikan apresiasi dan dukungan kepada Pengadilan Agama Palu.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu (Dr. Drs. Abu Huraerah, SH.,MH) dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Pengadilan Agama Palu yang telah menyelenggarakan pencanangan Zona Integeritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang merupakan salah satu syarat atau bagian dari pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama, selanjutnya KPTA berpesan agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui bidang masing-masing terutama kepada hakim dan kepaniteraan untuk itu perlu ditunjang dengan fasilitas-fasiltas yang baik dan memadai serta perlu adanya sinerji antara kepaniteraan dan kesekretariatan dalam hal pemenuhan perlengkapan dan fasilitas-fasitas tersebut. Diakhir sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Palu menyampaikan selamat bekerja dan terus meningkatkan kinerja, terutama pelayanan kepada masyarakat.
Walikota Palu yang diwakili oleh Asisten II Pemda Kota Palu (Imran, SE.,M.Si.) menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Agama Palu yang telah menyelnggarakan kegiatan ini sebab saat ini banyak sekali instansi pemerintah yang tersandung masalah dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal ini disebabkan oleh karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan dilingkungan instansi pemerintah yang mana masih menganggap bahwa pengawasan hanya dilakukan oleh inspektorat atau badan pengawasan sehingga pengawasan sulit terjangkau sampai pada lapisan bawah, oleh karenanya pengawasan ini bukan hanya tugas inspektorat atau badan pengawas saja, melainkan juga tugas dari atasan langsung yang membina sekaligus melakukan pengawasan kepada bawahannya, selanjutnya Pemerintah Kota Palu juga mengapresiasi adanya pemanfaatan teknologi informasi deangan adanya aplikasi-aplikasi sebagai pendukung dan penunjang pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Drs. Muh. Hasbi, MH serta foto bersama Walikota Palu, KPTA Palu dan jarjaran FORKOMPINDA Kota Palu dengan menyuarakan yel-yel “PALU KUAT PALU BANGKIT” (Tim IT PA. Palu)
{phocagallery view=category|categoryid=10|limitstart=0|limitcount=5|enableswitch=1|bgcolorhover=#FF9900|imagebgcolor=#FFD24D|
bordercolor=#21C300|bordercolorhover=#86B300|enableswitch=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|float=left}